Berlangganan

Kirim Email Kamu
Konsultasi hukum
Butuh Jasa Pengacara
Kami bisa menjawab masalah hukum anda.
Hubungi Kami
Masalah industrial
Kami melayani dalam hal sengketa hak cipta
Kami bekerjasama dengan kantor hukum hak cipta.
Hubungi Kami
Permasalahan Keluarga
Melayani pengurusan cerai, harta gono gini
hak asuh anak dan lainya.
Hubungi Kami
Sengketa pemilu.
Ruang lingkup pemilu dan pilkada
memberikan bantuan hukum untuk pilkada.
Hubungi Kami

Selasa, 23 Agustus 2016

Alamat kami

Haniyah Haniya
Alamat kami:
Jl. tanah sereal xviii no. 18 c tanah sereal tambora jakarta barat 11210 tlp. 0216340248

Minggu, 06 Maret 2016

jasa pengacara perdata

Haniyah Haniya
jasa pengacara perdata, Advocates & Solicitors, Legal Consultants, sengaja didirikan dengan komitmen akan memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik dan professional untuk kepentingan Klien.   Di dalam melakukan kegiatan pelayanan, kami akan menempuh upaya-upaya negosiasi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi dengan mengedepankan perdamaian melalui  upaya mediasi, konsiliasi, arbitrasi dan litigasi. jasa pengacara perdata dan pidana



KOMITMEN  LBH-MTP   kasus hukum perdata dan pidana

Kehadiran Kami akan membantu Klien dalam mengatasi permasalahan hukum yang mungkin mempengaruhi usahanya;

Kehadiran Kami akan memberikan respon positif bagi Klien akan kebutuhan-kebutuhan hukum dalam dunia usaha;

Kehadiran Kami akan mendukung usaha Klien dalam proteksi/ perlindungan hukum atas usaha Klien, sehingga tercapai keuntungan dan target yang diinginkan;

Kami memahami sepenuhnya bahwa peran LBH-MTP, Advocates & Solicitors, Legal Consultants, akan memberikan pelayanan hukum yang professional demi kepentingan perusahaan dalam segala aspek hukum, sebab Kami yakin bahwa hukum tidak sekedar instrumen tertulis tetapi juga pelindung dalam dunia usaha.  jasa pengacara perdata dan pidana


 kami siap memberikan bantuan hukum untuk anda 

Bantuan Hukum KLIK

jasa pengacara pidana

Haniyah Haniya
jasa pengacara Advocates & Solicitors Budi Sinaga law office Legal Consultants, sengaja didirikan dengan komitmen akan memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik dan professional untuk kepentingan Klien.   Di dalam melakukan kegiatan pelayanan, kami akan menempuh upaya-upaya negosiasi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi dengan mengedepankan perdamaian melalui  upaya mediasi, konsiliasi, arbitrasi dan litigasi. jasa pengacara perdata dan pidana



KOMITMEN  LBH-MTP   kasus hukum perdata dan pidana

Kehadiran Kami akan membantu Klien dalam mengatasi permasalahan hukum yang mungkin mempengaruhi usahanya;

Kehadiran Kami akan memberikan respon positif bagi Klien akan kebutuhan-kebutuhan hukum dalam dunia usaha;

Kehadiran Kami akan mendukung usaha Klien dalam proteksi/ perlindungan hukum atas usaha Klien, sehingga tercapai keuntungan dan target yang diinginkan;

Kami memahami sepenuhnya bahwa peran LBH-MTP, Advocates & Solicitors, Legal Consultants, akan memberikan pelayanan hukum yang professional demi kepentingan perusahaan dalam segala aspek hukum, sebab Kami yakin bahwa hukum tidak sekedar instrumen tertulis tetapi juga pelindung dalam dunia usaha.  jasa pengacara perdata dan pidana
 kami siap memberikan bantuan hukum untuk anda . 


Bantuan Hukum KLIK

jasa pengacara perceraian

Haniyah Haniya
jasa pengacara perceraian, adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Erna, 1999­).

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah jasa pengacara perceraian satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.


perceraian berawal dari hukum keluarga,

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata  familierecht (belanda) atau law of familie (inggris).[1] Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.  Ali affandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai “Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan , keadaan tak hadir).

Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Dan adapun hukum kekeluargaan menurut hukum perdata adalah aturan yang mengatur mengenai keluarga,yang mana di dalam keluarga tersebut banyak mengatur masalah perkawinan, hubungan dan hak serta kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga, keturunan, perwalian, pengampuan.

Dan Adapun sumber hukum dalam hukum keluarga tersebut ada dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi: perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Namun di dalam bagian hukum keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan.


dimana dalam perceraian itu ada akibat hukum yang di timbulkan seprti: harta gono-gini, hak asuh anak, dan laninya yang mungkin timbul akibat perceraian. silahkan hubungi kami di bawah ini untuk konsultasi dan bantuan hukum

    Kami siap memberikan bantuan hukum untuk anda . 


Bantuan Hukum KLIK

Minggu, 07 Desember 2014

jasa pengacara lawyer jakarta

Haniyah Haniya

lawyer jakarta advokat,  Kedua istilah ini  lawyer jakarta sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya. Pengacara sesuai dengan kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang beracara, yang berarti individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum plat hitam di pengadilan. Sementara advokat dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannya UU nomor 18 tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokat saja.

Sejak munculnya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta – yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum – adalah "advokat".lawyer jakarta

sejak dahulu  yang membedakan keduanya yaitu Advokat adalah seseorang yang memegang izin ber”acara” di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk “beracara” di seluruh wilayah Republik Indonesia sedangkan Pengacara Praktek adalah seseorang yang memegang izin praktek / beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat dimana wilayah beracaranya adalah “hanya” diwilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin praktek tersebut. Setelah UU No. 18 th 2003 berlaku maka yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat.

Konsultan Hukum/lawyer jakarta

Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat.

Kami siap memberikan bantuan hukum untuk anda . 



Bantuan Hukum KLIK

Jumat, 05 Desember 2014

lembaga bantuan hukum

Haniyah Haniya
 Lembaga bantuan hukum, -  lahir karena  lembaga bantuan hukum adanya sebuah tujuan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial. Selain itu terdorong karena keinginan dalam penegakkan keadilan serta kedudukan yang sama di depan hukum. Jika kami lihat memang dlm beragam contoh kasus sering kali hukum tumpul keatas akan tapi sangat tajam ke bawah, disinilah yang dibutuhkan dari para advokat dalam membantu masyrakat menengah ke bawah dalam prosesi hukum. Profesi advokat/penasehat hukum merupakan profesi yg mulia dan terhormat (offium nobile), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan  bersama jaksa & hakim (official’s of the court) dmn dlm tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang yg dlm hal ini adalah UU no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Fungsi dari advokat bila kita melihat yang telah diatur oleh undang-undang di pengadilan merupakan mengamati kinerja-kinerja praktisi hukum lainnya. Lembaga bantuan hukum, 

            Untuk  setiap permasalahan seorang advokat memang diharuskan mempunyai sebuah keberanian dalam mencari keadilan dgn mengesampingkan segala rasa takut kepada siapapun. Yang terpenting ialah fungsi seorang advokat ialah memberi bantuan hukum kepada siapapun guna memperoleh keadilan. Itulah sebabnya mengapa seorang advokat mesti memberikan bantuan hukum secara gratis untuk setiap masyarakat yang gak mampu dan lapisan bawah yang buta dgn hukum, baik terlibat masalah pidana ataupun masalah perdata.

            Seperti yang dikatakan oleh Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.,  bahwasannya proses advokasi  setidaknya memberikan bantuan hukum mencakup kemungkinan - kemungkinan sebagai berikut:

Pemberian info hukum, misalnya, memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak – hak & kewajiban – kewajibannya sebagai pegawai negeri.
Pemberian nasehat hukum, misalnya, mengatakan apa yang hrs dilakukan seseorang yg akn membeli hunian atau tanah.
Pemberian Jasa Hukum, misalnya, membantu seseorang utk menyusun surat gugatan.
Bimbingan Hukum, yaitu pemberian  jasa secara kontinyu.
Memberikan jasa perantara, misalnya, menghubungkan warga masyarakat dengan instasi-instasi tertentu yang berkaitan dengan masalah – masalah hukum yg dihadapinya.
F.     Menjadi kuasa masyarakat masyarakat di dlm atau di luar pengadilan.
Hal itu juga didukung dlm konfrensi PBB tentang Hak – Hak Asasi Manusia yg diselenggarakan di Teheran pada tahun 1968, gagasan tentang bantuan hukum sudah diterima oleh anggota- anggota PBB yang mengikuti konfrensi tersebut. Maka dari konfrensi itu muncullah beberapa resolusi – resolusi, diantaranya:

Perlunya setiap pemerintah mendorong perkembangan sistem bantuan hukum utk melindungi hak – hak & kebebasan – kebebasan dasar manusia.
Merancang patokan-patokan utk mendapatkan bantuan – bantuan profesionil.
Finansiil serta bantuan hukum lain terhadap mereka yg hak – hak dasarnya dilanggar.
Mempertimbangkan cara – cara serta sarana – sarana pembiayaan bagi sistem bantuan hukum yang menyeluruh (comprehensive legal aid systems).
Dimasa sekarang semakin meluasnya batuan hukum juga ialah kesadaran dari beragam advokat dala menyelebggarakan bantuan hukum. Pendirian lembaga bantuan hukum tdk hanya berdiri dikalangan praktisi juga menyebar luas dikalangan akademisi khusunya bantuan hukum yg didirakan oleh fakultas hukum di berbagai Universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia. Hal ini bertujuan selain memberikan bantuan dlm mencari keadilan kepada warga jg tempat bagi para mahasiswa dlm mempraktekkan ilmunya, juga tempat yang dpt menunjukkan bahwasannya teori kadang kala tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Masyarakat semakin gampang dalam mencari keadilan dalam bantuan dan pelayanan hukum karna banyak sekali Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan di kantor – kantor pengadilan atau setiap pos-pos di lingkungan sekitar masyarakat. Tujuannya adalah agar setiap keluhan serta laporan warga langsung bisa ditampung & dilayani.

Dari berbagai penjelasan diatas sangatlah jelas bahwa Fungsi & Peranan lembaga bantuan hukum adalah sebagai berikut:

Public service. Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tak mampu atau kurang mampu utk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dgn cuma - cuma

Social education. 

Sehubungan dengan kondisi social cultural, dmn lembaga dgn suatu perencanaan yang matang serta sistematis & metode kerja yg praktis mesti memberikan penerangan – penerangan & petunjuk – petunjuk utk mendidik masyarakat agar lebih sadar serta mengerti hak-hak dan kewajiban – kewajibannya  menurut hukum.

Perbaikan tertib hukum. Sehubungan dgn kondisi social politic, dmn peranan lembaga tidak cuma terbatas pada perbaikan – perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akn tapi juga dpt mengerjakan pekerjaan – pekerjaan Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik – kritik serta saran – sarannya untuk memperbaiki kepincangan - kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yg merugikan masyarakat
Pembaharuan hukum. Dari pengalaman – pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang telah usang gak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Lembaga bisa mempelopori usul-usul perubahan undang-undang.

Pembukaan lapangan kerja (labour market). Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini ngga terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yg tidak atau belom dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan – pekerjaan  yang relevan dengan bidangnya dlm rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum bila saja bisa didirikan di seluruh Indonesia contohnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu kota kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum bisa ditampung dan di manfaatkan.
Practical training. Fungsi terakhir yg tdk kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya serta menjaga hubungan baik dgn sentrum – sentrum ilmu pengetahuan adalah kerjasama antara lembaga & fakultas-fakultas hukum setempat. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dpt dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yg dipelajari dgn kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dlm praktek serta dgn demikian sekaligus menerima pengalaman.
 Kami siap memberikan bantuan hukum untuk anda . 


Bantuan Hukum KLIK

jasa pengurusan ijin perusahaan

Haniyah Haniya
jasa pengurusan ijin perusahaan,-  sebuah perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum indonesia haruslah memiliki izin.  Surat izin usaha perdagangan seperti yg kami kenal dgn singkatan SIUP yaitu surat izin utk dpt melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yg memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berperan sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yg di lakukan. jasa pengurusan ijin perusahaan

Surat Izin Usaha Perdagangan di keluarkan oleh pemerintah daerah serta dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang sudah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan ngga hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yg dilakukan menerima pengakuan & pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini utk menghindari terjadi masalah yg dapat mengganggu perkembangan usaha di setelah itu hari.

jasa pengurusan ijin perusahaan
SIUP ialah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yg ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya.

SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawabperusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan & ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri.

Setiap Perusahaan yg melakukan usaha perdangangan wajib utk memilki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban mempunyai SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:

Usaha Perseorangan atau persekutuan;/jasa pengurusan ijin perusahaan
Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tak termasuk tanah serta bangunan.
Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat menerima SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.

Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yg ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yg cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dlm Lampiran II Permendag 36/2007.

SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud wajib mengerjakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

SP-SIUP baru atau perubahan mesti ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.

Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yg bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan.  bila anda mau mengurus izin perusahaan silahkan hubungi kami

 kami siap memberikan bantuan hukum untuk anda . 

Bantuan Hukum KLIK

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib | Distributed By Blogger Templates